Pasalnya, semakin lama Pertamina mengambil keputusan, maka proses produksi siap jual (lifting) makin tertunda, sehingga tidak memenuhi target seperti yang terjadi saat ini.
Pernyataan Jonan diungkapkan menanggapi kinerja Pertamina yang meleset dari target lifting minyak yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada paruh pertama 2019.
"Harus dibuat mekanisme yang menurut saya bisa kompetitif lawan dengan produsen-produsen asing. Dalam pandangan saya masak ini orang Indonesia sendiri yang mengerjakan bisa lebih lama, itu kan tidak mungkin mestinya," katanya, Rabu (31/7).
Toh, lanjutnya, perseroan ikut serta dalam perencanaan target tersebut. Dengan demikian, perusahaan minyak dan gas (migas) negara itu seharusnya bisa memenuhi target yang ditetapkan lantaran telah diperhitungkan sebelumnya.
"Ini bukan putusan politik bukan. Ini (target) semua juga kalau mau membuat plan (perencanaan) semua tanda tangan kok," katanya.
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memaparkan 6 dari 10 kontraktor minyak terbesar belum mencapai target lifting minyak di semester I 2019. Menariknya, lima dari KKKS tersebut merupakan milik Pertamina, yaitu Pertamina EP, PHM, PHE OSES, PH ONWJ dan PKHT.
"Ini memang menjadi perhatian, " katanya.
SKK Migas mencatat realisasi lifting migas hingga akhir semester I 2019 mencapai 1,81 juta barel per hari (bph) atau 86 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Jika dirinci, realisasi lifting minyak sepanjang paruh pertama ini tercatat 752 ribu bph atau 97 persen dari target.
Sementara itu, realisasi penyaluran dan lifting gas selama enam bulan pertama tahun ini tercatat 5.913 mmscfd atau setara 1.056 ribu bph. Artinya, realisasi lifting gas baru mencapai 86 persen dari target APBN 2019.
(ulf/lav)from CNN Indonesia https://ift.tt/31586ve
via IFTTT
No comments:
Post a Comment