"Kami berharap data disagregasi PMBT ini bisa tersosialisasi dengan baik. Kami ingin pemerintah daerah paham data makro daerahnya," kata Bambang pada dalam sosialisasi Disagregasi PMTB di Jakarta, Kamis.
Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam penyusunan disagregasi PMTB ini akan menyediakan data investasi fisik yang komprehensif dan terintegrasi serta mencakup informasi soal lapangan usaha, institusi, dan jenis barang modal.
Bambang berharap pemerintah daerah dapat memahami data ekonomi secara makro di daerahnya, tidak hanya berfokus pada tingkat konsumsi, melainkan juga investasi.
Menurut dia, kepala daerah juga harus memahami tingkat investasi yang nantinya akan berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja dan tingkat pengangguran.
"Tidak mungkin lapangan kerja hanya disiapkan oleh pemerintah. Yang bisa diharapkan dari lapangan kerja adalah dunia usaha. Kalau investasinya semakin banyak, itu menjadi peluang bagi daerah," kata Bambang.
Dengan data investasi PMTB, kepala daerah dapat menggunakan data tersebut sebagai bahan analisis yang lebih mendalam dan rinsi serta dasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Dalam penyusunan disagregasi PMTB ini, BPS pun sudah melakukan pengumpulan data primer sejak April 2018 dengan menyebar kuesioner yang berbeda-beda menurut institusi dan sektornya.
Survei dilakukan kepada perusahaan finansial, perusahaan nonfinansial, pemerintah daerah, rumah tangga dan lembaga nirlaba.
Selain data primer, BPS juga mengajak agar kementerian/lembaga untuk menyajikan data administratif yang ada di insitusi masing-masing.
BPS menargetkan pada akhir tahun ini ada beberapa indikator disagregrasi yang bisa ditampilkan, meskipun pengumpulan data masih berjalan hingga pertengahan 2019.
Baca juga: BPS minta kementerian dan lembaga lengkapi data-data investasi
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
No comments:
Post a Comment